Tentang


SIMpatik Smart Sistem Informasi Manajemen Pertanggungjawaban dan Pelaporan Kinerja Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat .

Nama Penyusun : Anselmus Mulyadi, S.Kom., M.M.

Jabatan : Kepala Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja

Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau

Nomor Handphone : 085251326668

Alamat email : anselmus.m78@gmail.com

Pengembangan Kompetensi yang Diikuti : Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2022

Deskripsi Singkat Aksi Perubahan : Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan merupakan urusan wajib yang harus di laksanakan oleh pemerintah daerah melalui pembiayaan APBD murni dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 tahun 2021 perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 100 Tahun 2018, yang memuat Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar, sekurang-kurangnya memuat: standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Pasal 1 mengandung arti sebagai : 1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. 2. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. 3. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. 4. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak. 5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Untuk pemenuhan penerapan standar pelayanan minimal dipetakan program/kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagai berikut : 1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik 2. Pengadaan Perlengkapan Siswa 3. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Bentuk dari upaya pemenuhan penerapan standar pelayanan minimal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sanggau telah memberikan layanan bagi anak-anak yang tidak mampu/miskin. Didalam mewujudkan penerapan standar pelayanan minimal, bila dilihat dari aspek pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja, penerapan Standar Pelayanan Minimal belum dikelola secara sistematis sehingga sulit mendapatkan data capaian kinerja yang valid dan up-to-date. Selain itu pertanggungjawaban yang dilakukan di bidang-bidang pengampu dilaksanakan secara manual, sehingga pelaporan kinerja dibagian sub bagian perencanaan dan akuntabilitas kinerja membutuhkan waktu yang lama. Berdasarkan kondisi di atas, pertanjungjawaban dan pelaporan kinerja yang dilaksanakan masih belum efektif dan efisien. Serta data penerima manfaat belum tersimpan dalam database sistem, belum menampilkan data by name by address secara sistematis dan sulit diperoleh dengan mudah serta berkesinambungan dalam upaya mendukung proses akuntansi transfaran dan akuntabel. Atas dasar pertimbangan masalah di atas maka perlu dioptimalkan dengan memanfaat sistem informasi berbasis elektronik. Kegiatan Aksi Perubahan : Jangka Pendek : - Kegiatan 1: Persiapan - Kegiatan 2: Penyusunan SK Tim Efektif - Kegiatan 3: Melaksanakan Inventarisasi ketersediaan dan kebutuhan data - Kegiatan 4: Menyusun KAK - Kegiatan 5: Penyusunan SOP Aplikasi Simpatik Smart - Kegiatan 6: Uji Coba - Kegiatan 7: Monitoring dan Evaluasi Jangka Menengah : - Sosialisasi pemanfaatan sistem informasi - Pendampingan pelaksanaan sistem Informasi Simpatik Smart - Implementasi penatausahaan dan pengelolaan Simpatik Smart - Monitoring,evaluasi dan pelaporan Jangka Panjang : - Mengembangkan dan menyempurnakan cakupan pertanggungjawaban dan pelaporan - Melaksanakan penguatan pengelolaan atas cakupan pertanggungjawaban dan pelaporan